Kab Bandung Barat- Warta Pasundan Kegiatan Musrembang Pembahasan RKPD Tahun Anggaran 2026 Tingkat Kabupaten Barat mengambil Amanah berlangsung dengan tertib dan lancar Senin 5/ 5 / 2025
Kegiatan Musrembang tersebut di hadiri Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat ,para Kepala OPD Kab Bandung Barat serta para Peserta Musrembang lain nya
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kab Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung Barat Dalam Musrenbang Salah satu nya akan Fokus pada peningkatan akses infrastruktur dasar dan pelayanan publik. ” Ucap nya
Program tersebut mencakup.pada pembangunan dan perbaikan jalan desa, akses air bersih khususnya untuk sektor pertanian, serta peningkatan layanan kesehatan dengan target satu tenaga kesehatan (nakes) dan satu fasilitas kesehatan (faskes) di setiap desa. “Yang mana tidak hanya program fisik, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dalam RKPD 2026 juga akan menargetkan penurunan angka stunting dan kemiskinan. Strategi yang diterapkan meliputi program intervensi spesifik dan sensitif untuk stunting, seperti pemberian susu dan telur gratis bagi ibu menyusui. ” Sementara untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, insentif petani, serta jaminan sosial bagi RT, RW, Linmas, dan kader PKK menjadi prioritas.” Ungkapnya
Menanggapi wacana makan siang gratis di sekolah, Bupati menyatakan kesiapan Bandung Barat untuk mengawal program ini. “Saat ini tengah dilakukan perhitungan kapasitas anggaran dan dijajaki kolaborasi dengan sektor swasta agar program berjalan berkelanjutan dan memenuhi standar gizi. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi fokus utama.” Imbuhnya
Untuk itu Ia berharap.ada Kolaborasi dengan DPRD, media, dan masyarakat menjadi strategi penting untuk menjamin transparansi ini. Proses perencanaan juga terekam dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI dan dipantau oleh provinsi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita harus mampu mengharmonisasikan antara aspirasi masyarakat, arah RPJMD, dan kemampuan anggaran yang terbatas,” ungkapnya, Musrembang, menurutnya, menjadi wadah untuk menyatukan semua aspirasi tersebut.
Dengan Visi “AMANAH” yang diusung Jeje dan Asep Ismail dijelaskan bukan hanya semata akronim, tetapi panduan nilai pembangunan. Partisipasi publik dalam memantau dan mengawal program-program pembangunan di RKPD 2026 sangat di-apresiasi.
Masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi melalui forum warga, pengawasan laporan terbuka, dan pemanfaatan teknologi informasi.
“Diharap kan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga pengawas aktif pembangunan,” Harap nya Rep Iis Asci
